DAMPAK PEMBANGUNAN SUATU DAERAH

Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat

Pembangunan sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Di lain pihak pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik berpengaruh pada pembangunan industri. Pembangunan ekonomi nasional adalah sebuah sistem. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sektor industri dalam jangka panjang bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri saja, tetapi juga sekaligus harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi secara nasional. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya infrastruktur, terjadinya ketimpangan pendapatan dan tingginya angka pengangguran serta kemiskinan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi tersebut merupakan sebuah titik tolak dalam rangka mempercepat proses industrialisasi. Dalam konteks ini, pembangunan sektor industri memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas, di mana salah satu kebijakan tersebut adalah menarik investasi industri dengan menyediakan lokasi berupa kawasan industri. Penelitian ini difokuskan pada arah kebijakan pembangunan industri tersebut. Kawasan industri merupakan kawasan yang berada di atas lahan satu hamparan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana baik berupa infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang yang akan digunakan oleh perusahaan industri secara bersama-sama dan dikelola oleh suatu perusahaan yang memiliki izin usaha kawasan industri. Penelitian ini bertujuan menganalisis efek pengganda pembangunan kawasan industri terhadap pendapatan faktor produksi, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan sektor-sektor produksi lainnya serta menganalisis dampak kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap output, penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan kemisikinan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama dalam pembangunan industri di suatu wilayah, yaitu: (1) Jenis industri (padat karya, padat modal, berbasis sumber daya), (2) Lokasi perusahaan industri (kawasan industri/luar kawasan industri), (3) Karasteristik khusus suatu wilayah, dan (4) Capaian terhadap indikator-indikator ekonomi regional (pertumbuhan, distribusi pendapatan, dan kemiskinan). Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah metode analisis Social Accounting Matrix (SAM) yang terdiri dari analisis efek pengganda, analisis keterkaitan, analisis jalur struktural dan analisis simulasi kebijakan. Hasil analisis efek pengganda menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kawasan industri melalui peningkatan investasi sektor industri pengolahan memberi dampak terhadap peningkatan nilai tambah faktor produksi modal dan tenaga kerja. Nilai efek pengganda terhadap pendapatan faktor produksi lebih besar di kawasan industri dibandingkan dengan di luar kawasan industri. Kondisi ini diperkuat dengan hasil analisis jalur struktural yang menggambarkan bahwa jalur transmisi yang dominan dari sektor industri pengolahan di kawasan industri ke rumah tangga adalah jalur dari sektor industri pengolahan ke faktor produksi modal dan ke rumah tangga berpendapatan tinggi di perkotaan. Sementara itu, sektor industri pengolahan yang berlokasi di dalam kawasan industri di Provinsi Jawa Barat memberikan nilai efek pengganda terhadap pendapatan sektor produksi lainnya relatif lebih kecil secara kumulatif dibandingkan dengan industri pengolahan di luar kawasan industri. Kondisi ini disebabkan oleh keterkaitan industri pengolahan yang berlokasi di kawasan industri di Provinsi Jawa Barat dengan sektor lainnya masih relatif lemah, dimana dalam satu kawasan industri terdiri dari berbagai jenis perusahaan industri yang tidak dalam satu mata rantai produksi. Kebijakan pembangunan kawasan industri berupa stimulus ekonomi melalui peningkatan investasi sebesar 18 persen akan meningkatkan output perekonomian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor, meningkatkan pendapatan pada semua golongan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, peningkatan indikator ekonomi regional tersebut tidak diiringi dengan pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga, dimana dampak kebijakan peningkatan investasi di sektor industri pengolahan baik yang berlokasi di kawasan industri maupun di luar kawasan industri akan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar golongan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perbedaan kepemilikan faktor produksi dan sumber daya, dimana kawasan industri merupakan sektor yang faktor produksi dan sumber dayanya dominan dimiliki dan dikuasai oleh rumah tangga berpendapatan tinggi di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka beberapa kebijakan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan kawasan industri yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah, penyediaan lapangan kerja yang luas, dan mengurangi ketimpangan pendapatan antargolongan rumah tangga serta mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga antara lain: kebijakan pembangunan kawasan industri diarahkan pada pendekatan klaster industri melalui pengintegrasian kegiatan-kegiatan industri pada sepanjang rantai nilai dalam satu kawasan industri dan peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri bukan hanya sebagai katalis dan fasilitator tetapi juga menjadi eksekutor dalam hal pembangunan kawasan industri pada suatu wilayah yang layak secara ekonomi tapi tidak layak secara finansial. Khusus untuk wilayah hinterland, perlu dibangun proyek-proyek fisik yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui pembangunan Sentra IKM yang berbasis sumber daya lokal.

Sumber : https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92283

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional  Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

·         Pembangunan sebagai suatu proses pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

·         Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

·         Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

CONTOH SEKTOR:

SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (MANUFAKTUR)

Sektor industri yang berkembang sampai saat ini ternyata masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja, yang biasanya memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusi terhadap perekonomian tetap besar. Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha kecil/menengah, serta koperasi (PKMK).

Mencermati hasil pembangunan dan perkembangan industri selama 30 tahun dan juga dalam rangka mencari jalan keluar akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, maka sasaran pembangunan industri untuk masa 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor industri manufaktur (nonmigas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata – rata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilasi khususnya subsektor yang masih berdaya asing sekitar 80 persen.

2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas).

3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber – sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.

4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir.

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional.

6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI)

7. Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumber daya alam.

Program pokok pengembangan industri manufaktur, meliputi :

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam hal ini, secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumber daya yang diperlukan sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah membantu IKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibar dari kelemahan alami tersebut.

2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Hal ini mengingat, secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki eksternalitas yang tinggi berjangka panjang dan dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Ini dapat ditunjukkan dari masih miskinnya industri nasional dalam kepemilikan sumber daya teknologi.

3. Program penataan struktur industri. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah jadi bagi industri hilir.

Di Indonesia jumlah industri pengolahan besar dan sedang pada tahun 2001 berjumlah 21,396 yang tersebar di jawa sebanyak 17.413 (81,38%) dan di luar jawa sebanyak 3,983 (18.62%). Pada tahun 2002 berjumlah 21,396 yang tersebar di pulau Jawa 17,118 (80.95%) dan di luar pulau Jawa 4,028 (19.05%). Pada tahun 2003 berjumlah 20,324 yaitu di pulau Jawa 16,607 (81.71%) dan diluar pulau Jawa 3.717 (18.29%). Pada tahun 2004 berjumlah 20,685 yaitu di pulau Jawa berjumlah 16,901 (81.71%) dan diluar pulau jawa 3,784 (18.29%). Dan pada tahun 2005 berjumlah 20,729 yaitu di pulau Jawa 16,995 (81.99%) dan di luar pulau Jawa 3,734 (18.01%). Jika dilihat dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlah industri di pulau Jawa masih dominan, sedangkan jumlah industri di luar pulau Jawa dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlahnya kurang dari 20%. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi ketidak merataan di sektor industri. Sektor industry di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 113.56, pada tahun 2004 sebesar 117.34, pada tahun 2005 sebesar 118.85, pada tahun 2006 sebesar 116.92, pada tahun 2007 sebesar 123.44, pada tahun 2008 sebesar 127.15, dan pada tahun 2009 sebesar 129.00. Indeks produksi industri dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pertumbuhan indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 5.46, pada tahun 2004 sebesar 3.33, pada tahun 2005 sebesar 1.29, pada tahun 2006 sebesar -1.63, pada tahun 2007 sebesar 5.57, dan pada tahun 2008 sebesar 3.01, serta pada tahun 2009 sebesar 1.45. Sama halnya dengan indeks produksi, pertumbuhan indeks produksi ini  juga mengalami naik turun dari tahun 2003 sampai tahun 2009.

Pandangan Positif mengenai sektor Industri :

a.     Membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia, khususnya di Ibu kota.

b. Menigkatkan SDM yang berkualitas karena bidang industri membutuhkan pengetahuan pengetahuan mengenai perkembangan dan pertumbuhan industri.

c.   Dapat bersaing dengan negara luar dengan meningkatkan kuaitas ouptut industri.     Pandangan negatif terhadap sektor Industri :

d.    Diperlukannya kemampuan untuk peningkatan pemikiran tentang industri.

e.    Dibutuhkannya modal yang sangat besar dalam menciptakan suatu industri.